Catahu 2024: Potret Ketidakadilan di Jakarta — Catatan Tahunan LBH Jakarta
Posted in :
Diadaptasi dari bantuanhukum.or.id — 2024.
Tahun 2024 kembali mencatat tingginya angka ketidakadilan struktural di Jakarta. Dalam Catatan Tahunan LBH Jakarta 2024 (Catahu 2024) — kini tersedia untuk diunduh — LBH Jakarta merangkum ribuan pengaduan masyarakat, pola pelanggaran hak, serta praktik pendampingan yang dilakukan sepanjang tahun.
Catahu bukan sekadar laporan statistik. Dokumen ini adalah arsip perlawanan warga — buruh yang di-PHK sepihak, keluarga korban penggusuran di bantaran sungai, komunitas adat kota yang mempertahankan kampung, hingga korban salah tangkap yang mencari keadilan.
Temuan Kunci Catahu 2024
- Penggusuran masih mendominasi. Kasus penggusuran paksa dan ancaman penggusuran menempati porsi terbesar pengaduan, sering tanpa musyawarah, ganti rugi layak, atau hunian alternatif.
- Kriminalisasi warga kritis meningkat. Pasal karet — pencemaran nama baik dan penghasutan — digunakan untuk membungkam kritik terhadap kebijakan pembangunan.
- Akses bantuan hukum timpang. Warga miskin dan kelompok rentan masih kesulitan mengakses pembelaan bermutu, terutama di luar jam kerja dan di wilayah pesisir/kepulauan.
- Perlawanan kolektif menguat. Di tengah tekanan, warga membangun solidaritas lintas kampung, menjalankan pendidikan hukum populer, dan memenangkan sejumlah mediasi.
Apa Isi Lengkap Catahu 2024
Laporan setebal 80+ halaman memuat: (1) metodologi pendataan pengaduan Pos LBH Jakarta, (2) potret kasus per sektor — perumahan, ketenagakerjaan, kebebasan berekspresi, dan peradilan pidana, (3) analisis kebijakan — termasuk RTRW dan pergub terkait penataan kota, serta (4) rekomendasi konkret bagi Pemprov DKI, DPRD, dan penegak hukum.
Temuan Catahu menjadi rujukan bagi jurnalis, akademisi, dan pengambil kebijakan yang ingin memahami akar ketimpangan kota dari perspektif warga.
“Jika data adalah senjata, maka Catahu adalah amunisi warga untuk merebut kembali kota.”
Tertarik menggunakan Catahu untuk riset atau advokasi? Hubungi LBH Jakarta untuk diskusi — kami terbuka untuk kolaborasi pendidikan hukum struktural.
